Suaminya Dipecat Prabowo Mirwan MS Bupati Aceh Selatan “Kena Batunya” Setelah Sempat Melawan Arahan Prabowo Subianto
Media Tanjungbalai – Suaminya Dipecat Prabowo Belakangan ini publik digegerkan oleh tindakan Mirwan MS — Bupati Aceh Selatan — yang memutuskan berangkat umrah bersama istri pada 2 Desember 2025, padahal wilayahnya tengah dilanda bencana banjir dan longsor.
Permohonan izin umrah yang diajukan kepada Muzakir Manaf (Gubernur Aceh) telah ditolak, karena Aceh dalam status tanggap darurat bencana.
Meski sudah ditolak izin, Mirwan tetap berangkat — sebuah tindakan yang kemudian mendapat kecaman keras dari Presiden Prabowo.
Suaminya Dipecat Prabowo Melawan” Arahan dan Perintah dari Pusat
Dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh, Prabowo secara tegas menyinggung kasus Mirwan — menyamakannya dengan bentuk “desersi” jika dalam institusi militer seorang perwira meninggalkan pasukannya saat situasi bahaya.
Prabowo bahkan meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memproses pencopotan Mirwan dari jabatan sebagai kepala daerah jika terbukti meninggalkan tanggung jawab di masa krisis.
Sanksi Politik: Dipecat dari Struktur Partai
Tindakan Mirwan berangkat umrah saat bencana membuat publik dan partainya sadar bahwa posisi moral dan politisnya telah goyah.
Sebagai konsekuensinya, Partai Gerindra — yang menaungi Mirwan — memutuskan memecat dia dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
Pemecatan ini dianggap sebagai bentuk nyata bahwa partai tidak mentolerir tindakan yang dianggap menelantarkan tanggung jawab publik di saat darurat.
Imbas Publik dan Politikal
Kasus ini berubah cepat dari persoalan internal kepala daerah menjadi sorotan nasional, dengan kritik keras terhadap etika dan tanggung jawab pemimpin daerah saat krisis.
Publik menilai bahwa sikap Mirwan mencederai kepercayaan masyarakat, khususnya warga Aceh Selatan yang sedang membutuhkan bantuan dan perhatian.
Bagi partai politik dan pemerintahan pusat — kasus ini bisa menjadi preseden penting: bahwa komitmen terhadap rakyat dan tanggung jawab saat bencana tidak bisa dikompromikan.
Kenapa Kasus Ini Penting — dan Menjadi Pelajaran Bagi Kepala Daerah Lain
Tanggung jawab moral & kepemimpinan diuji dalam krisis. Saat daerah terdampak musibah, pejabat publik diharapkan hadir bersama masyarakat — bukan menghindar.
Kepatuhan pada prosedur & izin resmi tidak bisa diabaikan. Meski punya alasan pribadi, pemerintah daerah tetap tunduk pada regulasi — izin luar negeri saat status darurat adalah penting.
Akuntabilitas partai terhadap anggota/pejabatnya. Pemecatan Mirwan dari struktur partai menunjukkan bahwa partai dapat bertindak tegas terhadap pelanggaran etika.
