Alasan Pemerintah Tetapkan Soeharto
Media Tanjungbalai – Alasan Pemerintah Tetapkan Soeharto Menurut Undang‑Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan bersama peraturan pelaksanaannya, seorang tokoh bisa diusulkan menjadi Pahlawan Nasional jika memenuhi kriteria jasa luar biasa terhadap bangsa dan negara, memiliki reputasi baik, dan telah wafat minimal lima tahun. Pada tahun 2025, pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia mengusulkan puluhan nama, termasuk Soeharto dan sembilan tokoh lainnya, sebagai calon untuk gelar ini.
Alasan yang Digunakan untuk Usulan
Sebagai contoh, organisasi keagamaan seperti Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan dukungannya kepada usulan Soeharto dengan alasan bahwa ia “sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan”.
Dari survei publik: 78 % responden menyebut swasembada pangan sebagai alasan dukungan; 77,9 % menyebut pembangunan; 63,2 % menyebut pendidikan/sembako terjangkau; 59,1 % menyebut stabilitas politik sebagai alasan.
Adanya proses usulan yang berjenjang (tingkat daerah ke pusat) yang menunjukkan bahwa upaya itu melalui mekanisme formal. 
Baca Juga: Kritik PDIP Untuk BJPS Kesehatan Ribka Tjiptaning Kalau Menolong Ya Semuanya Kita Tolong
Catatan Kontroversial & Protes
Sementara itu, terdapat penolakan dan kritik yang cukup signifikan terhadap usulan ini, khususnya terkait Soeharto:
Sebagian pihak menilai bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto akan mengabaikan karakter sejarah reformasi dan berbagai pelanggaran yang terjadi selama masa kekuasaannya.
Lembaga-hak asasi seperti Amnesty International Indonesia menyatakan usulan itu “suatu bentuk pengkhianatan terhadap mandat rakyat sejak 1998”, dengan alasan pelanggaran HAM berat dan penyalahgunaan kekuasaan.
Aktivis dan sejarawan menyebut bahwa rezim Soeharto memiliki aspek represi politik, pembungkaman kebebasan, dan praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) yang masif.
Survei publik juga menunjukkan bahwa meskipun mayoritas mendukung, penolakan tetap besar untuk alasan KKN (88 %), pembungkaman pers (82,7 %), pelanggaran HAM (79,6 %) dalam masa Soeharto.
Alasan Pemerintah Tetapkan Soeharto Implikasi & Pertimbangan
Pengusulan atau penetapan tokoh-tokoh ini sebagai Pahlawan Nasional membawa implikasi yang penting:
Simbolik: Gelar Pahlawan Nasional bukan sekadar penghargaan pribadi, melainkan simbol nilai bangsa.
Kesimpulan
Namun, simultan dengan itu, muncul kekhawatiran dan penolakan terutama terkait nilai-nilai demokrasi, rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia, dan praktik KKN dalam sejarah nasional.
Ke depan, demi menjaga kredibilitas gelar Pahlawan Nasional, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan evaluasi mendalam, memfasilitasi dialog antar-generasi, dan memastikan proses penetapan bersifat inklusi, transparan, dan adil secara historis.
