Kritik PDIP Untuk BJPS Kalau Menolong Ya Semua Kita Tolong” — Kritik Kinerja BPJS Kesehatan
Media Tanjungbalai — Kritik PDIP Untuk BJPS Dalam Seminar Pelatihan Relawan Kesehatan yang digelar oleh PDI Perjuangan di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning menegaskan dua pokok penting: hak rakyat atas layanan kesehatan bermutu dan komitmen partainya untuk membantu semua warga tanpa terkecuali.
Kritik Terhadap BPJS Kesehatan
Contoh yang disebut: “Misalnya, BPJS kok masih infus dia dibatalkan? Sebenarnya nggak boleh.”
Dia juga menyatakan bahwa sistem jaminan kesehatan harus bersifat universal—tidak hanya bagi beberapa kelompok—karena landasannya ada pada konstitusi.
Baca Juga: HEBOH MBG Mengandung Sianida, Dinas Pangan Sebut dari Penyimpanan Kini Menu Sudah Ditarik
Arah Kebijakan PDIP dan Relawan Kesehatan
Dalam acara tersebut, ia menyampaikan pesan jelas dari Ketua Umum PDIP:
Kalau perintah Ibu Ketua Umum, ketika kita menolong orang, jangan lihat dia bukan tim kita, dia bukan orang partai kita. Oh, nolong orang tuh ya semua aja kita tolong. Nothing to lose dulu ya, kita toh nolong orang.”
Dari kalimat ini muncul dua nilai: (1) bantuan sosial/kemasyarakatan harus inklusif, dan (2) partai ingin mendorong kader-relawan yang aktif mendampingi pasien melalui birokrasi kesehatan agar haknya terpenuhi.
Kritik PDIP Untuk BJPS Implikasi Kritik dan Tantangan
Kritik seperti ini menunjukkan bahwa PDIP ingin menegaskan kembali peran negara dalam pelayanan publik, khususnya kesehatan — bahwa negara tidak sekadar regulator tetapi harus aktif memastikan akses dan kualitas.
Bagi BPJS Kesehatan, kritik ini menjadi sinyal bahwa keberlanjutan program jaminan nasional kesehatan (JKN) bukan cukup hanya dengan angka cakupan, tetapi juga kualitas pelayanan dan keadilan prosedur.
Soal bantuan relawan: PDIP menempatkan relawan sebagai elemen penting dalam “mengawal” hak kesehatan masyarakat—melampaui peran pemerintah saja.
Namun tantangannya besar: birokrasi kesehatan, infrastruktur rumah sakit, kerjasama antar lembaga, dan pendanaan masih menjadi pekerjaan rumah yang kompleks.
Catatan Dari Latar Belakang
Ribka Tjiptaning bukanlah sosok baru dalam isu kesehatan. Ia adalah dokter sekaligus politisi yang pernah menjabat di Komisi IX DPR RI, dan sudah beberapa kali mengkritisi kebijakan kesehatan maupun BPJS.
Dalam konteks ini, pernyataannya tidak serta-merta hanya sebagai retorika kampanye, tetapi bagian dari advokasi institusional terhadap sistem jaminan sosial kesehatan.
Kesimpulan
Pernyataan PDIP melalui Ribka Tjiptaning bahwa “kalau menolong ya semua kita tolong” menjadi terobosan nilai dalam politik kesehatan: inklusivitas dan pengawalan hak. Bagi masyarakat, ini berarti ada harapan peningkatan akses dan kualitas; bagi BPJS dan pemerintah, tantangan untuk memperbaiki sistem menjadi nyata.
